Ketua Umum HAMAS Apresiasi Langkah Polri dalam Penanganan Kasus Korupsi

Sukoharjo – Upaya penanganan kasus korupsi yang dilakukan Polri mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Umum Himpunan Aktivis Masyarakat Indonesia (HAMAS), Abdul Hamid, yang menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi di berbagai sektor.

Abdul Hamid, yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, menyampaikan apresiasi kepada Polri atas komitmennya dalam pemberantasan korupsi secara lintas sektoral. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Ia menyebut pemberantasan korupsi yang dilakukan Polri memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih serta aparatur negara yang menjalankan amanah dengan baik. Dalam keterangannya, ia juga menyinggung pentingnya sinergi lintas sektoral, termasuk dengan Jampidsus, BKN, maupun dalam mewujudkan clean government dan good government.

"Untuk itu sekali lagi saya apresiasi kepada Polri dalam rangka pemberantasan korupsi secara lintas sektoral, entah itu Jampidsus, BKN, ataupun kepada clean government, kepada good government supaya pemerintah itu baik di level daerah maupun pusat itu bersih di dalam mengemban amanah, bersih di dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, sebagai aparat negara, aparat pemerintah," ujar Abdul Hamid.

Ia berharap langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan Polri terus berlanjut dan menjangkau seluruh tingkatan pemerintahan.

"Untuk itu sekali lagi saya apresiasi kepada Polri, lanjutkan untuk memberantas korupsi di semua lini dari daerah sampai pusat," katanya.

Lebih lanjut, Abdul Hamid berharap tindakan tegas yang dilakukan Polri dalam menangani tindak pidana korupsi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dengan adanya tindakan tegas Polri ini bisa lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, dan menjadi suri teladan kepada institusi lain di negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," tutupnya.